KATOE.ID – Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola di tolak Mahkamah Agung (MA). “Tolak,” demikian bunyi putusan PK Zumi Zola yang dilansir website MA, Jumat (13/5/22).
Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Ansori dan Suharto. Adapun panitera pengganti Rudi Soewarsono.
PK ini terkait vonis Zumi yang dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu diketok majelis PN Jakpus pada 6 Desember 2018.
Majelis hakim menilai Zumi terbukti menyuap 54 anggota DPRD Jambi senilai total Rp 16,34 miliar agar menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Perda APBND tahun anggaran 2017 dan Raperda tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2018. Selain itu, Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 40 miliar serta menerima USD 177 ribu, SGD 100 ribu, dan 1 unit Toyota Alphard.
Atas perbuatannya itu, Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Terbaru, ada 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ke-12 anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.
Para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka diduga menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Menurut KPK, dugaan suap untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. KPK menduga suap itu sebagian berasal dari pengusaha Jeo Fandy Yoesman Alias Asiang.(***)
Sumber: jambione.com
