KATOE.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mencatat hutan di provinsi Jambi saat ini hanya tersisa 40 Persen atau sekitar 800 ribu hektare lagi dari 2,1 hektare tutupan hujan di Provinsi Jambi. Hal ini dalam kondisi memrihatinkan sebab masih maraknya aksi perambahan atau pembalakan hutan.
Direktur Walhi Jambi Abdullah mengatakan, saat ini diperkirakan hutan yang sudah dirambah menjadi gundul atau yang rusak mencapai 60 persen selama kuran waktu 20 tahun dan yang tersisa hanyalah 40 persen lagi hutan di Provinsi Jambi ini. Hal ini disampaikan Walhi setelah adanya tim yang turun langsung ke lapangan dan melihat secara langsung beberapa spot hutan yang ada di Jambi.
“Hutan di Provinsi Jambi ini sangat memprihatinkan, banyak hutan kita yang dirambah oleh orang yang tidak bertanggungjawab maupun perusahaan,” katanya, Selasa (31/5/2022), seperti yang dilansir dari jambipos pada Rabu (01/06/22).
Kawasan hutan di Jambi ini sangat memprihatinkan dan berkenaan dengan tutupan hutan di Jambi ini nanti akan disampaikan pada saat kegiatan akbar Walhi yakni Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) di Jambi yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
Abdullah mengatakan, nanti akan kita sampaikan juga supaya nanti bisa menjadi bahasan dan mencari solusi untuk mempertahankan itu dan untuk saat ini kondisi hutan di Jambi hanya seperti tipu daya, pasalnya jika dilihat dari luar hutan masih tampak bagus dan asri, namun setelah ditelusuri sampai ke dalam, hutan terlihat dirambah dan ditebangi, bahkan ada yang dikuasai oleh perusahaan.
Mulai masuk di tengah hutan sudah ada aksi perambahan baik tambang, maupun sawit dan lain sebagainya dan hal ini yang akan dibicarakan dan dicarikan solusi atas masalahnya dan Walhi akan sesuaikan dengan data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Nantinya, Walhi akan berkoordinasi dengan KLHK disesuaikan dengan data lapangan yang di dapat oleh Walhi. Selain perambahan hutan ini, dalam peringatan hari lingkungan hidup se dunia tahun ini di Jambi nantinya juga akan dibahas tiga pokok permasalahan hutan di Jambi.
“Salah satunya yakni PT WKS terkait penggalian kanal yang menyebabkan kebun kopi masyarakat mati di Betara, kemudian eks lahan karhutla dan kasus pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sarolangun yang sudah berproses di pengadilan dan kita juga masih menunggu hasil banding, kemudian nanti akan kita sampaikan hasilnya,” kata Abdullah. (**)
