KATOE.ID – Suku Anak Dalam (SAD) yang selalu tinggal di dalam hutan dengan cara berpindah-pindah atau Nomaden menjadi sosial budaya yang selalu dijaganya. Namun, hutan di Provinsi Jambi kian waktu terus berkurang, menjadikan salah satu ancaman bagi kehidupan SAD kedepannya.
Kedatangan Menteri Sosial, Tri Rismaharani ke Jambi untuk melihat kehidupan sosial SAD, menjadi kesempatan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief untuk mengusulkan secara langsung terkait memfungsikan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifudin untuk menjadi permukiman bagi warga Suku Anak Dalam (SAD).
Seluas 15.810 haktar, Tahura yang dimiliki Kabupaten Batanghari, kini hanya sekitar 6.000 haktar yang merupakan hutan belantara dan masih terjaga alamnya. Sekitar 60 persen luas Tahura tersebut sudah di akuisisi oleh masyarakat.
“Kabupaten Batanghari memiliki Tahura yang merupakan endemik dari Pohon Kayu Bulian yang juga merupakan permukiman dari warga SAD, dan kayu bulian yang di lindungi ini juga bisa dijaga oleh warga SAD,” kata Fadhil saat dampingi Risma ke tempat SAD di Sungai Terab, Desa Jelutih, Kecamatan Bhatin, Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (16/03/2022).
Dengan kebiasaan SAD yang nomaden, Fadhil menilai luas Tahura yang belum di akuisisi masyarakat tersebut cukup untuk kawasan pemukimannya.
“Dengan luas lahan 6.000 hektare tersebut, warga SAD dapat hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam kawasan Tahura dan dengan dilakukan penghijauan kembali dan pembenahan di Tahura maka Tahura tersebut dapat menjadi lokasi pemukiman warga SAD, dengan demikian pembinaan dan pemberdayaan terhadap warga SAD bisa dilakukan dengan lebih terpusat,” jelas Fadhil.
Menurut data Dinas Sosial Batanghari, ada 3.700 warga SAD yang tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari. Dari jumlah tersebut, 101 Kepala Keluarga (KK) sudah memiliki e-KTP dan 749 KK sudah melakukan perekeman data.
“Kami akan mengirimkan proposal pembenahan Tahura tersebut kepada ibu Menteri Sosia. Selanjutnya dengan dilakukannya pembenahan di Tahura dan menjadi lokasi pemukiman bagi warga SAD, maka Tahura tersebut tidak hanya menjadi wisata alam namun juga menjadi wisata budaya karena begitu banyak budaya warga SAD yang masih dilestarikan hingga saat ini,” jelas Fadhil.
Merespon usulan Bupati Batanghari, Mensos RI, Risma me menegaskan akan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemkab Batanghari. “Kita tentunya mendukung apa yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah karena mereka yang lebih memahami daerahnya, namun yang lebih penting selain memberikan mereka pemukiman yakni memberikan mereka akses ekonomi,” kata Tri Rismaharini.
Mensos menyatakan akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar warga SAD mendapatkan pemukiman yang layak dan juga mendapat akses ekonomi yang lebih mudah. (CK)
