KATOE.ID – Banyak ditemukan ASN Muarojambi yang tidak ngantor saat sidak komisi I DPRD Muarojambi.
Sidak yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi Ulil Amri yang didampingi Aidi Hatta, Usman Halik, dan Jhoni ini ke beberapa OPD di lingkup perkantoran Muarojambi, Selasa (20/09/22)
Sidak pertama dilakukan di kantor Satpol PP Muarojambi dengan mengecek kehadiran pegawai dalam sidak tersebut banyak para pegawai yang tidak masuk tapi absensi nya sudah ada tanda tangan masuk.
Usai melakukan sidak pertama ke kantor satpol PP Muarojambi, komisi I melanjutkan ke kantor Dinas Transkentrans.
Namun hasil sidak tersebut membuat rombongan anggota komisi I DPRD Muarojambi berang karena hanya satu orang yang berkerja di kantor tersebut.
” Hari ini kami melaksanakan kunjungan kerja kebeberapa OPD tapi tidak dengan memberi tahu supaya saat kami cek sesuai dengan asli dan kondisi yang nyata dilapangan.Ternyata saat kami kunjungi tidak sesuai dengan absensi hadir para pegawai ASN dan kami komisi satu sangat kecewa sekali,” kata Ulil Amri.
“Ada beberapa Dinas yang jumlah pegawainya banyak yang hadir kok malah Satu orang” ujarnya.
Menurutnya, di OPD Muarojambi ini kontrolnya sangat kurang.
“Berarti disini kontrol dari pemerintah sangat kurang.,Nah kami mengunakan hak kami dalam mengawasi itu kami berusaha bersinergi dengan pemerintah,” sebutnya.
“jadi kunci utama itu kehadirannya apalagi kinerjanya tidak ada” sambungnya.
Ia menyampaikan, absen pinger print dan manual saat dihitung jumlahnya tidak sesuai dengan yang saat ditemuin dilapangan.
“Penggunaan finger itu belum semuanya memahami dengan baik tadi ada salah satu Dinas ngomong tidak bisa di print. Tapi ada Dinas bilang bisa di print ada yang ngomong bahwa hasil dari pinger print itu online ke kominfo ada juga ngomong tidak. Mungkin pemahaman tentang pinger print yang mendasar belum memahami dengan baik,” jelasnya.
Bagaimana mana kita mau menegakkan disiplin apa lagi katanya pemerintah akan menaikan TPP.
TPP itu harus diimbangi dengan kerja dan disiplin yang bagus. Kalau banyak yang tidak hadir bagaimana kami mau menaikan TPP.mungkin itu sebagai bahan evaluasi”sebut Ulil Amri
Aidi Hatta Anggota komisi 1 DPRD kabupaten Muaro Jambi ” menambahkan dari beberapa OPD yang kami sidak, sepertinya menjadi barometer tentang kedisiplinan pegawai yang ada.
Harapan kami dari hasil pertemuan tadi kepada pemerintah supaya memfungsikan kepada OPD yang menegakkan kedisiplinan tentang kepegawaian Sehingga kita legislatif dan eksekutif bagian pemerintah saling bahu membahu untuk kemajuan dikalangan pemerintah dan tentu tidak berimbas terhadap pelayanan masyarakat luas.
Lanjut Kita minta kepada pak PJ Bupati khususnya dan kepada pak sekda dan kepala BKD yang sebagai leading sektor penanggung jawab terhadap ini kami minta ke depannya, kami tidak lagi menemukan hal-hal yang seperti kami temukan tadi,”Ujarnya
Untuk Pemerintah kami akan rekomendasikan kepada kepala daerah bahwa menghitung TPP itu harus benar-benar jujur jangan sampai orang yang tidak hadirnya tetap dihitung ya kalau mereka tidak ada yang hadir,harus dikurangi hitung-hitungan sudah jelas mereka sudah menyampaikan kepada kami bahwa hitungan pernah kami kalau itu masih kami temukan .
“Dalam berapa waktu ke depan menjelang kita pembahasan APBD 2023 ini kami akan kaji ulang TPP yang telah kami anggarkan ,itu sampaikan oleh ketua komisi tadi bahwa pada pegawai itu disiplin sebagai mereka harus sebagai contoh penegak disiplin di pegawai itu jadi komplek perkantoran ini contoh untuk ditekankan jadi kami minta kepada para PNS ASN yang ada di kabupaten muaro Jambi ,ini ya sama-sama lah kita jaga kedisiplinan seperti itu”Pungkas Aidi Hatta. ***
