KATOE.ID | TANJABBAR – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta yang tergabung dalam Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT Tanjabbar), melakukan aksi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat, Kamis (13/4/23).
Aksi damai yang dilakukan para Guru Honorer yang tergabung dalam FHT ini salah satunya menuntut agar dibukanya kembali penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.
“Kami menuntut agar Pemerintah daerah membuka kembali penerimaan PPPK tahun 2023 sesuai dengan PMK 2023,” tutur Raden Fitra Ketua FHT usai aksi damai
Dijelaskan Raden Fitra jika dari pusat itu namanya PMK 2022-2023 dan di Tanjabbar kuotanya ada 1.937 Guru SD dan SMP.
Usai menggelar aksi damai, Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam FHT ini difasilitasi oleh Komisi I DPRD Tanjabbar dan Pemerintah daerah untuk Hearing.
Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar yang membidangi pendidikan Jamal Darmawan Sie menyebutkan, Guru yang mengajari menulis dan membaca sudah sepantasnya profesi mereka dimuliakan dan hak-hak mereka diperjuangkan.
“Kita tidak akan seperti ini tanpa campur tangan seorang Guru yang dengan sabar mendidik. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semua memuliakan profesi Guru termasuk hak-hak mereka kedepannya,” terang Jamal.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, terkait honorer khususnya Guru, tenaga kesehatan dan bagian Teknis untuk APBD 2023 sudah dianggarkan 39 Milyar bagi PPPK.
“Kami akan perjuangkan agar dapat diangkat sebagai PPPK. Dan kau bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan akan ke Kementerian Pendidikan untuk memastikan dibukanya kembali penerimaan PPPK Formasi Guru,” ungkapnya.
Jamal berharap semoga kedepan penerimaan PPPK tidak ada lagi didengar kabar-kabar miring sehingga penerimaan PPPK bisa transparan. (Do*)
