KATOE.ID— Keselamatan nelayan saat melaut menjadi perhatian serius dalam kegiatan reses H. Syufrayogi Syaiful, S.IP., MH bersama kelompok nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tanjung Jabung Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026, bertempat di Kantor Basarnas Tanjung Jabung Barat.
Dalam kegiatan tersebut, para nelayan mendapatkan pembekalan mengenai mitigasi dan penanganan awal terhadap risiko kecelakaan di laut, termasuk pentingnya kesiapan menghadapi kondisi darurat ketika sedang menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Pembekalan yang melibatkan Basarnas Tanjung Jabung Barat ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran keselamatan bagi nelayan, mengingat aktivitas melaut memiliki risiko yang tidak kecil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta situasi di perairan.
Selain memberikan ruang edukasi dan dialog, kegiatan reses tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pelampung kepada para nelayan dari H. Syufrayogi Syaiful. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi perlengkapan keselamatan yang digunakan secara nyata ketika nelayan menjalankan aktivitas di laut.
H. Syufrayogi Syaiful menegaskan bahwa keselamatan nelayan tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika kecelakaan sudah terjadi. Menurutnya, langkah konkret berupa edukasi mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penyediaan alat keselamatan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita tidak boleh menunggu ada korban baru bergerak. Keselamatan nelayan harus menjadi prioritas sejak sebelum mereka berangkat melaut. Hari ini kita mulai dari hal yang konkret, yaitu memberikan pembekalan mitigasi dan menyediakan pelampung. Ini memang sederhana, tetapi sangat berarti ketika terjadi situasi darurat,” ujar Syufrayogi.
Ia menilai, upaya menjaga keselamatan nelayan membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, Basarnas, organisasi nelayan, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha dan masyarakat.
“Langkah konkret seperti ini harus didukung semua pihak. Jangan sampai keselamatan nelayan hanya menjadi urusan Basarnas atau pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Negara harus hadir, pemerintah daerah harus hadir, lembaga penyelamatan harus siap, dan kita sebagai wakil rakyat harus ikut memastikan kebutuhan nelayan benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Menurut Syufrayogi, perhatian terhadap nelayan tidak cukup hanya berbicara mengenai hasil tangkapan, bantuan ekonomi, atau kesejahteraan. Aspek keselamatan dan perlindungan jiwa juga harus menjadi bagian utama dari kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kita ingin nelayan kita pulang membawa hasil, bukan pulang dalam kondisi darurat. Karena itu, budaya keselamatan harus kita bangun bersama. Pelampung bukan sekadar bantuan, tetapi simbol bahwa keselamatan jiwa nelayan harus ditempatkan di posisi paling utama,” katanya.
Syufrayogi juga mendorong agar kegiatan pembekalan keselamatan seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat dilakukan secara berkala dan menjangkau kelompok-kelompok nelayan lainnya.
Ia berharap HNSI bersama Basarnas dan pemerintah daerah dapat membangun pola koordinasi yang lebih kuat, terutama dalam memberikan informasi mengenai kondisi cuaca, prosedur keselamatan, komunikasi darurat, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan di laut.
“Saya berharap kegiatan hari ini menjadi awal dari gerakan yang lebih besar. Jangan berhenti di sini. Kita harus membangun sistem keselamatan nelayan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan. Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan kepada kami. Tugas kami adalah memastikan suara dan kebutuhan nelayan masuk ke dalam agenda kebijakan,” pungkas Syufrayogi.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat, nelayan dan unsur penyelamatan untuk memperkuat kesadaran serta kesiapsiagaan menghadapi risiko aktivitas di laut. Penyerahan bantuan pelampung sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya meningkatkan perlindungan keselamatan para nelayan Tanjung Jabung Barat. **
