KATOE.ID – Jelang Pilkada 2024, PDI Perjuangan mempersiapkan paraa kader terbaiknya di daerah untuk ikut kontestasi politik per lima tahun tersebut.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebanyak 171 kader PDI Perjuangan yang menjabat kepala daerah pada periode sebelumnya siap maju kembali pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
“Dari total kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru satu periode, yang siap untuk bertanding pada bulan November itu jumlahnya juga sangat signifikan, itu hampir 200,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin 25 Maret 2024.
“Jadi yang tadinya 171 calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, itu yang baru satu kali menjabat,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan bahwa pencalonan kepala daerah itu merupakan modal baik dari peningkatan perolehan kursi PDI Perjuangan di tingkat DPRD kabupaten/kota. “Kenaikan perolehan kursi PDI Perjuangan, jadi di tingkat kabupaten/kota, perolehan kami justru meningkat dari 2.806 pada tahun 2019, menjadi 2.823 atau naik 17 kursi,” ujarnya.
Saat ini kata Hasto, perolehan kursi ketua DPRD di tingkat kabupaten/kota untuk PDI Perjuangan menjadi 152 kursi. Untuk posisi wakil ketua DPRD, PDI-P memperoleh 157 kursi untuk kabupaten/kota.
“Sehingga kalau kami mengukur eksistensi PDI Perjuangan, di tengah gempuran yang sangat dahsyat, itu di tingkat kabupaten kota, ditinjau dari perolehan wakil ketua DPRD, dan ketua DPRD, itu eksistensi kami itu 60 persen terhadap 514,” tuturnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pemungutan suara Pilkada digelar pada 27 November 2024. Pada hari tersebut, seluruh daerah di Indonesia akan secara serentak memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota.
“Untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilakukan pemungutan suara serentak pada 27 November 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024 lalu.
