KATOE.ID – Gubernur Jambi Dr H Al Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menyelesaikan Participating Interest (PI) 10 %.
Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jambi Masa Persidangan III 2024-2029, di Auditorium Rumas Dinas Gubernur Jambi, Kamis (19/6/2025).
Al Haris menyambut langsung kunjungan Komisi XII DPR RI yang langsung dihadiri Ketua Komisi Bambang Patijaya, Sugeng Suparwoto, Drs Cornelis, Shanty Alda Nathalia, Drs H Cek Endra, Dewi Yustisiana, drg Alfons Manibue, Dr Ramson Siagian, Muhammad Rohid, Rocky Candra, Dr Syarif Fasha, N Mdipo Nusantara Pua Upa, Iyeth Bustami, Dr Muh. Hariss, Nevi Zuairina, H Totok Daryanto, dan Ir H Mulyani.
Kunjungan Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi ini terkait pengelolaan minyak dan gas bumi, Pemerintah melibatkan peran serta daerah sesuai Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Migas.
PI 10% ini merupakan besaran maksimal yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Keterlibatan daerah melalui PI 10% diharapkan meningkatkan PAD dan berkontribusi pada penyelesaian permasalahan dalam kegiatan industri hulu migas di daerah.
Untuk memastikan manfaat PI 10% tersebut dinikmati daerah, saham BUMD tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan; kepemilikan 100% oleh BUMD wajib dipertahankan. Apabila terdapat kendala, harus dipastikan bahwa minimal 99% saham dimiliki Pemerintah Daerah dan sisanya terafiliasi dengan Pemerintah Daerah terkait.
Al Haris memaparkan kondisi perekonomian Provinsi Jambi. Di mana, saat ini indikator perekonomian menunjukkan tren yang positif yaitu kondisi inflasi masih di angka 1,43%, pertumbuhan ekonomi 4,51%, dan indikator kemiskinan mencapai 7,1%.
Pemprov Jambi Jalani Tahapan Penerimaan PI 10 Persen Sesuai Amanat Regulasi Migas
“Kami laporkan, dengan hormat, kondisi makro Jambi sebagai berikut: indikator pembangunan Jambi menunjukkan tren positif. Pertama, inflasi terjaga pada angka 1,43% hingga saat ini. Kedua, pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 4,51%, meskipun sedikit melambat, namun relatif stabil. Ketiga, empat sektor usaha utama penyumbang PDB Jambi adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Berikutnya, indikator kemiskinan telah mencapai 7,1% pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang baik, menjadi 4,48%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi berada pada angka 74,36. Kondisi makro Jambi secara umum positif,” katanya.
Al Haris juga menjelaskan perjalanan panjang dalam mengurus PI 10% di Provinsi Jambi.
Saat ini Pemprov Jambi masih terus berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.
“Berikutnya, sesuai topik rapat hari ini, kami sampaikan laporan mengenai partisipasi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di daerah penghasil tambang. Laporan ini disampaikan kepada bapak/ibu anggota dewan yang terhormat, proses ini telah dimulai sejak 2021. Pada periode tersebut, terdapat proses perjanjian kontrak jangka panjang dengan pihak asing yang memerlukan waktu,” jelasnya.
“Baru pada tahun 2023 proses tersebut terbuka sepenuhnya dan terus berlanjut hingga saat ini. Proses ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPR RI yang terus memantau dan mendorong percepatannya. Kami juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri SDM dan anggota DPR RI dari Jambi. Hingga saat ini, perkembangannya cukup baik. Untuk informasi lebih detail, kami mohon arahan dari Ketua Tim Percepatan agar kami dapat menyampaikan laporan secara komprehensif,” sambung Al Haris.
Ketua Tim Percepatan PI sekaligus Sekda Jambi Dr H Sudirman melanjutkan, pelaksanaan program peningkatan PI 10% di sektor minyak dan gas bumi Provinsi Jambi menunjukkan progres.
Yakni, trdapat potensi partisipasi di enam wilayah kerja, yaitu Jabung (PetroChina dan empat pemegang saham lainnya), Lemang, Tungkal (Montd’or Oil), South Jambi B, South Jambi Betung, dan Kenanga.
Keenam wilayah kerja ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap target perolehan biaya PI 10% di Provinsi Jambi.
Progres untuk wilayah kerja Jabung dan Lemang yang menjadi fokus utama, Bapak/Ibu Pimpinan.
Empat wilayah kerja lain memerlukan persiapan lebih lanjut, namun tim percepatan siap merespon minimal 10% dari target di dua wilayah kerja prioritas ini.
Wilayah kerja Jabung mencakup daerah penghasil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, berdasarkan kontrak dengan PT. Jambi Indoguna Internasional (JII) dan dikelola oleh PT. Mahardika Jambi Utama Oil sebagai anak perusahaan JII.
Sudirman mengatakan, wilayah kerja Lemang, yang dikelola PT. Jambi SinarGas (anak perusahaan PT. JII) dan diterima dari Pemprov Jambi, sedang dalam proses due diligence (10% saham).
Empat wilayah kerja lainnya (Tungkal, South Jambi B, Jambi South Jambi Betung, dan Kenanga) masih dalam proses administrasi dan penyelesaian hukum.
Pengelola untuk wilayah kerja Tungkal akan segera disiapkan, termasuk komisaris dan direksi.
SKK Migas telah menerbitkan surat persetujuan untuk melanjutkan penawaran kepada Pemda di wilayah kerja Jambi South Jambi Betung.
Surat persetujuan serupa juga telah diterbitkan untuk wilayah kerja Tungkal (tanggal 14 Januari 2025).
Terkait perkembangan di wilayah kerja Jabung, terdapat dua kendala utama yang perlu ditangani, administrasi dan legalitas.
“Kami telah menyampaikan respons terkait perkembangan wilayah Jabung. PetroChina belum mengirimkan surat kepada PT. JII mengenai tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BUMD di wilayah kerja Jabung. Surat PetroChina tertanggal 17 Februari 2012 telah diverifikasi dan dikirimkan kembali kepada BUMD,” kata Sekda Sudirman.
“Kami telah merespons berbagai kegiatan, termasuk dukungan dari DPRD Provinsi Jambi melalui pembentukan Pansus PI 10% untuk percepatan beberapa tahapan yang sedang kami siapkan guna merealisasikan proyek ini. Terkait progres Wilayah Kerja Jabung, kami telah menerima surat dari SKK Migas kepada Presiden Direktur PetroChina Internasional yang mengarahkan, sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, agar pengalihan PI 10% diselesaikan dalam satu bulan. Permohonan PI 10% pun akan segera diajukan kepada Bapak Menteri ESDM untuk persetujuan. Selanjutnya, terkait Wilayah Kerja Jabung, kami menerima surat dari PetroChina Internasional yang meminta klarifikasi kepada PT. JII mengenai keterlibatan unsur swasta dalam kepemilikan anak perusahaan BUMD, serta kepemilikan saham PT. Bumi Samudra Perkasa (Tanjung Jabung Timur) dan PT. Mahardika Jambi Utama Oil (Tanjung Jabung Barat). Semua permintaan klarifikasi tersebut telah kami tanggapi,” lanjutnya.
Sudirman bilang, perlu dipahami keterlibatan anak perusahaan tidak harus melalui BUMD, melainkan dapat diwujudkan melalui RUPS dan diaktifkan tanpa berbentuk BUMD.
Terkait tujuan Menteri Hukum dan HAM dari PT. Mutia, tim percepatan akan terus berupaya merealisasikannya.
“Saat ini, progres penyusunan dan penandatanganan dokumen legal formal melalui akta notaris untuk menyatakan dan mengesahkan kepemilikan saham, termasuk dokumen legal sebagai lampiran balasan kepada K3S, terus berlanjut. Pak Menteri Hukum dan HAM juga telah menetapkan direksi PT. Mahardika, dan kami telah mendorong pengajuan status personal gaji ke DPRD. Pembahasan Perda terkait perubahan PT menjadi Perseroda telah dijadwalkan oleh DPRD Provinsi,” pungkasnya.(*)
