KATOE.ID — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf Macan Effendi, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi tersebut menjadi forum strategis dialog antara pemerintah pusat dan daerah terkait penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tata kelola pemerintahan, sinkronisasi data nasional, serta penyelesaian konflik agraria.
BUMD Jadi Strategi Tingkatkan PAD
Dalam pertemuan itu, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya optimalisasi BUMD sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada transfer dana pusat seperti DAU dan DAK.
Dede Yusuf menyebutkan, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, tingkat kesehatan perusahaan daerah masih menjadi tantangan utama.
“Penguatan tata kelola dan sistem pengawasan menjadi agenda mendesak agar BUMD mampu berkontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan dorongan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di tingkat pusat guna memperkuat pembinaan dan pengawasan secara nasional.
Pemprov Jambi Lakukan Konsolidasi Perbankan
Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan saat ini terdapat 20 BUMD kabupaten/kota serta dua BUMD tingkat provinsi yang bergerak di sektor perbankan.
Salah satu bank daerah, menurutnya, belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi OJK. Untuk itu, Pemprov Jambi menempuh konsolidasi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank BJB.
“Secara kinerja bank cukup baik, namun tuntutan regulasi mengharuskan kami bergabung dalam KUB,” kata Al Haris.
Selain sektor perbankan, pemerintah provinsi juga mendorong penguatan BUMD energi, termasuk optimalisasi operasional PT Daerah Jambi Indoguna dan distribusi gas rumah tangga melalui unit usaha Citigas.
Komitmen Tanjab Barat Perkuat BUMD
Wabup Katamso menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan profesionalisme BUMD melalui penguatan manajemen, teknologi, dan tata kelola.
Ia menyampaikan BPR milik daerah telah menyetor dividen sekitar Rp1,3 miliar dengan kondisi kesehatan bank yang terus membaik.
Ke depan, pemerintah daerah berencana memperluas kerja sama transaksi keuangan, termasuk pengalihan pembayaran gaji P3K dan pegawai paruh waktu melalui bank daerah guna meningkatkan likuiditas.
“Selama ini transaksi masih didominasi bank nasional. Ini yang ingin kami perkuat agar BUMD daerah lebih kompetitif,” ujarnya.
Katamso juga mengusulkan agar RUU BUMD memuat regulasi yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan serta keberpihakan terhadap perusahaan daerah sebagai motor ekonomi lokal.
Konflik Agraria dan Kebijakan Satu Peta
Selain isu ekonomi daerah, Komisi II DPR RI turut menyoroti persoalan agraria di Jambi yang memiliki kawasan hutan industri dan taman nasional cukup luas.
Pemerintah pusat mendorong percepatan penyelesaian konflik melalui Satgas Agraria serta implementasi kebijakan one map policy guna menghindari tumpang tindih lahan.
Di sektor tata ruang, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga melaporkan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), terutama untuk kawasan pesisir dan wilayah strategis yang berpotensi dikembangkan pada sektor pariwisata dan kelautan.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat BUMD sebagai entitas usaha yang profesional, sehat, dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. **
