KATOE.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyatakan dukungan penuh terhadap warga yang terdampak kebijakan zona merah Pertamina yang menyebabkan sertifikat tanah diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dukungan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan Forum Warga Tolak Zona Merah di rumah dinas Ketua DPRD, Minggu (18/1).
Dalam pertemuan itu, Hafiz menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak masyarakat, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia juga akan berkoordinasi dengan Al Haris guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak.
Ketua Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, Suhatman Pisang, menyebut DPRD siap turun langsung membantu perjuangan warga.
Menurut Hafiz, langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan keakuratan data wilayah yang masuk dalam zona merah melalui verifikasi lapangan berbasis citra satelit.
“Senin dan Selasa akan dilakukan pengecekan melalui foto satelit untuk memastikan batas lahan yang disebut sebagai konsesi Pertamina. Setelah itu, hasilnya akan kami bahas bersama gubernur untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan tersebut, termasuk membuka kembali sertifikat yang diblokir jika terbukti tidak masuk dalam kawasan yang dimaksud.
Sementara itu, Juru Bicara Forum Warga Tolak Zona Merah, Derri Anandia, menyampaikan bahwa perjuangan warga telah dilakukan melalui berbagai aksi, termasuk demonstrasi.
“Kami terus bergerak agar hak masyarakat tidak dirampas. Harapan kami, semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil,” katanya.
Dukungan dari DPRD Provinsi Jambi diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian konflik, sekaligus memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.**
