KATOE.ID– Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pasca-Lebaran langsung diwarnai evaluasi serius. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 dibuka, dan sorotan utama pun mengarah pada satu hal: Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyebut kinerja ekonomi daerah sebenarnya cukup terjaga. Pertumbuhan masih stabil, dan indikator sosial menunjukkan perbaikan.
Namun, di balik itu, target PAD dinilai belum optimal.
Dari target Rp4,4 triliun, realisasi hanya menyentuh sekitar Rp4,1 triliun. Selisih ratusan miliar rupiah ini menjadi perhatian serius DPRD.
“Ekonomi kita relatif stabil, tapi PAD belum maksimal. Ini harus jadi fokus ke depan,” kata Hafiz.
Menurut DPRD, PAD adalah kunci kemandirian daerah. Tanpa pendapatan yang kuat, ruang fiskal pemerintah akan terbatas dalam menjalankan program pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah.
Ia juga memastikan pihaknya siap menerima kritik dan masukan dari DPRD.
“Evaluasi ini penting agar kinerja ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.
Paripurna LKPJ kali ini menjadi lebih dari sekadar agenda rutin. DPRD tidak hanya mendengar, tetapi juga menguji dan mengarahkan.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka—melainkan seberapa kuat Jambi bisa berdiri di atas kemampuan fiskalnya sendiri.**
