KATOE.ID — Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jambi dalam masa persidangan I Tahun Sidang 2024–2025. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (1/10/2025) siang.
Rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI dipimpin oleh Putri Zulkifli Hasan, bersama anggota lainnya yakni Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami, dan Ratna Juwita. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor migas agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorong Realisasi PI 10% untuk Tambah Pendapatan Daerah
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor migas merupakan sumber daya strategis yang harus berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR RI terhadap Participating Interest (PI) 10% dalam pengelolaan blok migas di Jambi. Kami berharap PI 10% ini segera terealisasi agar dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menekankan, percepatan realisasi PI 10% menjadi penting agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat secara signifikan dan berimplikasi langsung pada program kesejahteraan masyarakat.
“Melalui dukungan Panja Migas Komisi XII DPR RI, kami berharap proses PI 10% bisa dipercepat dan memberi tambahan pendapatan bagi daerah. Kemajuan daerah tentu menjadi kontribusi nyata terhadap kemajuan nasional,” lanjutnya.
Pemprov Jambi Fokus Kurangi Kemiskinan dan Bangun Daerah 3T
Selain membahas migas, Gubernur Al Haris juga memaparkan program strategis Pemprov Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program bedah rumah untuk 15.000 warga miskin ekstrem, bantuan Rp5 juta bagi ibu rumah tangga, serta beasiswa pendidikan untuk siswa SMA hingga perguruan tinggi.
“Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) masih menghadapi kesulitan akses dan harga bahan pokok yang tinggi. Dukungan dana dari PI migas sangat dibutuhkan agar pemerataan pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Tercatat hingga Agustus 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) migas Jambi baru mencapai Rp111 miliar, ditambah royalti dan iuran tetap (landrent) sekitar Rp61 miliar. Gubernur menyebut terdapat enam wilayah kerja (WK) migas aktif di Jambi, yakni Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung, dan Kenanga.
“Daerah sangat serius memperjuangkan PI 10%. Kami mohon dukungan DPR RI agar pembagiannya adil dan berpihak kepada daerah penghasil,” tegas Gubernur.
Dukungan DPR RI terhadap Kepedulian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, Ketua Panja Migas Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Kami mendorong KKKS memperhatikan isu lingkungan, termasuk menekan emisi karbon melalui penerapan teknologi hijau. Ini harus menjadi komitmen bersama,” ujar Putri Zulhas.
Selain itu, Putri menegaskan pentingnya kontribusi KKKS bagi masyarakat sekitar melalui program CSR, seperti beasiswa pendidikan, perbaikan infrastruktur publik, dan pemberdayaan UMKM lokal.
Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Migas Berkeadilan
Gubernur Al Haris menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa kunjungan Panja Migas ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan migas yang adil, transparan, dan berkeadilan.
“Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan para pemangku kepentingan, Jambi optimis dapat mempercepat pembangunan, menekan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya. **
