KATOE.ID – Proyek family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kini menemui jalan buntu. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek yang pertama kali diinisiasi sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Kebijakan tegas ini menandai berakhirnya dukungan fiskal pemerintah terhadap proyek yang sebelumnya disebut-sebut sebagai “magnet investasi baru” bagi Indonesia.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Fokus APBN pada Prioritas Nasional
Purbaya menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBN harus diarahkan pada program prioritas nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Kementerian Keuangan untuk memperketat penggunaan anggaran negara di tengah tuntutan efisiensi dan pengawasan publik yang semakin tinggi.
Latar Belakang Proyek Family Office
Konsep family office pertama kali diperkenalkan oleh Luhut pada Mei 2024, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi–Ma’ruf Amin.
Luhut menilai, proyek ini akan menjadi pusat pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik dan global, serta mampu menarik arus investasi masuk ke Indonesia.
“Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada wartawan di Jakarta, pada Mei 2024 lalu.
Berdasarkan proyeksi awal, proyek ini diperkirakan dapat menarik investasi hingga US$500 miliar atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Tetap Dikejar di Era Pemerintahan Baru
Meski tampuk kekuasaan kini telah beralih ke Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, Luhut yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memastikan proyek ini masih menjadi salah satu agenda ekonomi strategis.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujar Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 28 Juli 2025.
Namun tanpa dukungan dana APBN, realisasi proyek ini bergantung sepenuhnya pada inisiatif DEN dan partisipasi investor swasta.
Inspirasi dari Abu Dhabi dan Singapura
Konsep family office terinspirasi dari negara-negara seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong, yang sukses menarik modal besar berkat sistem pajak longgar dan regulasi keuangan yang stabil.
Indonesia berambisi meniru keberhasilan tersebut, namun penerapannya tidak mudah mengingat perbedaan regulasi, sistem perpajakan, dan struktur ekonomi domestik yang masih berkembang.
Kini, dengan tertutupnya peluang pendanaan APBN, arah kebijakan fiskal pemerintah semakin jelas — fokus pada program prioritas dan efisiensi anggaran, bukan pada proyek berisiko tinggi tanpa jaminan manfaat langsung bagi masyarakat. **
