KATOE.ID – Kalangan DPRD Provinsi Jambi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera memperbaiki kerusakan jalan ke objek-objek wisata. Perbaikan kerusakan jalan itu penting agar minat wisatawan berkunjung objek-objek wisata tidak menurun. Jika kerusakan jalan ke objek wisata di Jambi tidak segera diperbaiki, para pengelola wisata dikhawatirkan bisa merugi dan bahkan mengalami kebangkrutan akibat lengangnya kunjungan wisata.
“Pemprov Jambi perlu memikirkan persoalan destinasi wisata yang kurang diminati pengunjung akibat akses yang tidak memadai atau kerusakan jalan. Saat ini banyak ruas jalan ke objek wisata di Jambi yang rusak. Akibatnya pengunjung objek – objek wisata tersebut berkurang,”kata juru bicara Fraksi PPP – Berkarya DPRD Provinsi Jambi, Kamaludin Havis ketika menyampaikan pandangan fraksinya pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (5/6/2024).
Menurut Kamaludin Havis, Provinsi Jambi memiliki banyak objek wisata berskala nasional dan bahkan internasional. Namun kunjungan wisata ke objek-objek wisata tersebut belum seoptimal yang diharapkan. Hal itu disebabkan miskinnya sarana dan sarana jalan maupun moda transportasi. Salah satu di antaranya objek wisata dunia Kawasan Cagar Budaya Nasional (KSBN) Candi Muarojambi di Desa Muarojambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi,
Candi Muarojambi sebenarnya hanya berjarak 30 kilometer (km) dari Kota Jambi. Namun utuk mengunjungi objek wisata tersebut masih sulit, khususnya bagi pengunjung yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Masalahnya transportasi umum dari Kota Jambi ke Candi Muarojambi masih sulit. Kemudian beberapa ruas jalan ke candi tersebut juga masih banyak yang rusak.
“Jambi memiliki banyak destinasi wisata menarik dan berkualitas internasional. Salah satu di antaranya Candi Muarojambi. Namun akses ke candi tersebut masih sulit. Kami minta Pemprov Jambi memprioritaskan perbaikan jalan ke objek objek wisat tersebut. Perbaikan jalan ke objek wisata lain di kabupaten-kabupaten juga butuh perhatian khusus,”katanya.
Jalan ke objek wisata Taman Air Kito, Desa Pondokmeja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi yang hingga kini masih rusak. Gambar diambil baru-baru ini. (Foto : Matra/Radesman Saragih).
Sementara itu, pantauan medialintassumatera.net (Matra) baru-baru ini, akses ke beberapa objek wisata dekat Kota Jambi masih sulit akibat kerusakan jalan. Misalnya kerusakan jalan ke objek wisata Jambi Paradise di Kecamatan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi, sekitar 30 km dari Kota Jambi. Bahkan sebagian ruas jalan ke objek wisata tersebut masih jalan tanah.
Kemudian, kerusakan jalan juga terjadi ke objek wisata Taman Air Kito, Desa Pendokmeja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi, sekitar 12 km dari Kota Jambi. Kerusakan jalan tersebut membuat kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut lengang, termasuk di saat libur maupun hari minggu.
Karhutla
Selain menyoroti kerusakan jalan ke objek-objek wisata, kalangan DPRD Provinsi Jambi pada rapat paripurna dewan tersebut juga membahas antisipasi bencana alam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki musim kemarau Juli – Agustus 2024.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Rusli Kamal Siregar pada sidang tersebut mengatakan, potensi karhutla dan kekeringan di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau Juli – Agustus nanti cukup tinggi. Antisipasi dini karhutla dan kekeringan tersbeut harus dilakukan karena setiap musim kemarau, karhutla banyak terjadi di Jambi dan lahan pertanian banyak mengalami kekeringan.
Dikatakan, kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam di Jambi harus menjadi prioritas bagi Pemprov Jambi. Misalnya karhutla dan kekeringan. Penanganan masalah karhutla dan kekeringan untuk jangka panjang harus dilakukan agar kejadiannya tidak berulang.
“Terkait karhutla juga, pemerintah perlu mempersiapkan strategi dalam upaya penanggulangan. Hal itu penting mengingat Jambi hampir setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan,”katanya.
Dikatakan, Pemprov Jambi juga perlu melakukan langkah-langkah menyikapi potensi bencana alam erupsi Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci. Sewaktu-waktu gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut (mdpl) bisa erupsi. Sementara di sekitarnya banyak permukiman penduduk atau desa.
“Kami mengharapkan Pemprov Jambi memikirkan jalur evakuasi warga desa sekitar dan titik kumpul jika Gunung Kerinci mengalami erupsi atau letusan,”ujarnya.
Kemudian Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi melalui juru bicaranya , Mohammad Rendra pada sidang tersebut menyoroti masalah pembangunan pelabuhan Ujungjabung di Kabupaten Tajungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi yang hingga kini masih terbengkalai. Pemprov Jambi diminta melakukan upaya-upaya khusus untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan Ujungjabung tersebut.
“Pemprov Jambi perlu memprioritaskan penyelesaian pembangunan pelabuhan Ujungjabung. Pemprov Jambi perlu membuat langkah-langkah strategis terkait pembangunan pelabuhan tersebut. Hal itu penting guna meningkatkan perekonomian Jambi dan kelancaran perdagangan internasional Jambi – Malaysia – Singapura,”katanya.
Sementara itu, secara umum, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang membahas Ranperda Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2025 – 2045 dan Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 tersebut menyepakati agar kedua ranperda tersebut dibuat secara selaras atau tidak bertentangan.
Sidang tersebut juga mengagendakan penyampaian nota pengantar Gubernur Jambi terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan penjelasan pimpinan DPRD terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir dan Pinto Jayanegara. Kemudian hadir juga Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH dan Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI.**
.
