KATOE.ID – Gubernur Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Al Haris, melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2025–2026 dan berdampak besar terhadap keuangan daerah di seluruh Indonesia.
Banyak Daerah Kesulitan Bayar TPP dan PPPK
Dalam keterangannya, Al Haris mengungkapkan banyak kepala daerah yang mengeluhkan penurunan nilai TKD dari pemerintah pusat.
“Kami dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk menyampaikan keluh kesah kami di daerah. Karena TKD yang dikirim ke daerah sangat luar biasa turunnya,” ujar Al Haris.
Menurutnya, penurunan tersebut berimbas pada kemampuan daerah dalam menjalankan kewajiban rutin, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Ada daerah yang kesulitan membayar TPP. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” jelasnya.
Stabilitas APBD 2026 Terancam
Al Haris menilai penurunan TKD berpotensi mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026. Semua daerah menyampaikan hal yang sama, bahwa keberlangsungan pembangunan bisa terganggu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahun 2026 akan menjadi periode yang sulit bagi pemerintah daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.
“Kita akui, 2026 akan berat bagi teman-teman di daerah, terutama yang fiskalnya rendah dan PAD-nya kecil,” ucapnya.
Menkeu Janji Evaluasi Alokasi TKD
Meski demikian, Al Haris menyambut baik komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” kata Al Haris.
Dorong Keseimbangan Fiskal Nasional
Sebagai penutup, Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal agar pembangunan daerah tetap berlanjut.
“Kalau daerah PAD-nya kecil dan sangat bergantung pada TKD, sulit bagi mereka untuk mengembangkan daerah. Kadang bukan lagi bicara visi misi, tapi bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat, guna memastikan kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan daerah. **
