KATOE.ID – Pimpinan DPRD Kota Jambi yang dipimpin Kemas Faried Alfarelly (KFA) melakukan kunjungan kerja ke anggota Komisi XII Fraksi Partai Golkar, Drs H Cek Endra, Senin (13/1/2025), di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan rapat koordinasi dan konsultasi terkait usulan penambahan kuota Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi pada tahun 2025.
Hadir mendampingi Kemas Faried yakni Wakil Ketua Jefrizen, Yasir dan Naim.
Saat bertemu Cek Endra, Kemas Faried mejelaskan, usulah penambahan kuota jargas ini hasil komunikasi antara Pj Wali Kota Jambi dan Pimpinan DPRD Kota Jambi dengan Kementerian ESDM.
Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan jargas di kota tersebut.
Kemas Farief berharap kunjungan ini dapat menghasilkan kolaborasi yang akan mewujudkan permintaan masyarakat Kota Jambi akan kuota Jargas yang lebih besar.
Dalam rapat koordinasi ini, juga dibahas mengenai pengelolaan Jargas di Kota Jambi yang saat ini masih dikelola PT JII (Jambi Indoguna Internasional), BUMD milik Pemerintah Provinsi Jambi.
Politisi Partai Golkar ini berharap ke depan pengelolaan jargas dapat melibatkan BUMD milik Pemerintah Kota Jambi, PT Siginjai Sakti, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemanfaatannya.
“Saya akan terus mendorong agar pengelolaan Jargas ini bisa diberikan kepada BUMD Kabupaten/Kota masing-masing,” katanya.
Cek Endra bilang akan menyampaikan langsung usulan penambahan kuota Jargas kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM.
Cek Endra menekankan pentingnya pelaksanaan yang tepat waktu, dengan memastikan tidak ada hambatan terkait pembangunan infrastruktur atau pemasangan jaringan di lapangan yang dapat mengganggu pencapaian kuota yang diajukan.
Dalam pertemuan tersebut, Cek Endra juga menginformasikan program bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis akan berlanjut pada 2025 untuk memastikan seluruh rumah penduduk kurang mampu mendapatkan aliran listrik.
Dikatakannya, program ini hasil kerja sama Komisi XII DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PLN (Persero). **
