KATOE.ID – DPRD Kota Jambi minta Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tegas dalam menangani polemik pembangunan stickpile batu bara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di wilayah Aurkenali, Aurduri, Kecamatan telanaipura, Kota Jambi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun menyinggung soal sikap Pemkot Jambi menilai ada sikap yang berbeda dari Satgas Penanganan Polemik PT SAS yang beberapa waktu lalu telah dibentuk.
Politisi PDIP ini menegaskan, pada zaman pemerintahan Wali Kota Jambi Syarif Fasha sangat jelas ada penolakan terkait rencana pembangunan stockpile batu bara milik PT SAS tersebut. “Kita minta, (Satgas,red) tetap pada pendirian seperti dahulu,” tegasnya.
Pernyataan Junedi Singarimbun ini menanggapi aksi demo ratusan warga yang mayoritas berasal dari Aur Kenali, Telanaipura, Kota Jambi dan sekitarnya menentang rencana pembangunan Stockpile (tempat penampungan) batu bara di wilayah mereka.
Aksi damai ini dilakukan bertepatan dengan HUT Provinsi Jambi ke-67, pada Sabtu (6/1/2024). Massa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat terlihat tertahan oleh petugas kepolisian dan pagar besi gerbang Pemprov Jambi. Koordinator aksi, Jamhuri, dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap pembangunan stockpile yang dianggap melanggar aturan tata ruang.
Dalam orasinya, Jamhuri menegaskan bahwa negara tidak boleh dikalahkan oleh kartel dan kepentingan pribadi, dan demokrasi harus tetap kuat melawan oligarki. Poin penting yang disuarakan adalah penolakan terhadap pembangunan Stockpile yang akan dibangun oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS). Massa juga mengekspresikan penolakan melalui berbagai tulisan yang mereka bawa. Seperti spanduk bertuliskan “Jangan racuni anak cucu kami dengan debu batu bara.”
Melihat penolakan warga itu, Junedi berharap Satgas yang dibentuk Pemkot tidak ikut pula plin plan terhadap penolakan kala itu. “Inikan sudah dibentuk pemerintahan sebelumnya. Jangan buang badan dong, harus tegas,” pungkasnya.
Ya, para pengusaha batu bara didorong agar mempercepat penyelesaian jalan khusus angkutan batu bara di Jambi. Tak terkecuali PT SAS, yang juga merencanakan pembangunan stockpile batu bara di kawasan Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Junedi Singarimbun kembali bersuara menolak rencana pembangunan stockpile milik PT SAS tersebut. Dia menjelaskan, Pemkot Jambi saat ini telah memiliki aturan yang mesti ditegakkan dengan tegas, menyangkut permasalahan PT SAS yang masih bergulir. “Pemerintah (Pemkot Jambi,red) harus tegas. Jangan plin plan dong,” cetusnya, kemarin.
Menurut Junedi, Kota Jambi adalah daerah otonom. Meskipun dijabat Pj Wali Kota Jambi, Pemkot Jambi tetap harus tegas. “Kita tidak mau, bahwa masyarakat menganggap Pj ini, Pemkot Jambi ini plin plan. Sekali lagi harus tegas,” jelasnya.
Ketegasan ini perlu diambil, mengingat akan ada dampak-dampak lingkungan yang terjadi, jika memang stockpile PT SAS tersebut nantinya terwujud. “Terhadap Intek PDAM khususnya. Nanti masalah baku air tentu akan jadi masalah. Silakan cari tempat lain saja,” tegasnya.
Disinggung soal penolakan ini menghambat investasi di Jambi, khususnya Kota Jambi, Junedi mengaku tak setuju. “Investasi seperti apa? Saya mau tanya? Kecuali dia membuat bangunan banyak, mal atau lainnya silahkan akan ada banyak yang terserap nantinya,” sebutnya.
“Soal itu (menghambat investasi,red) tidak setuju. Kita tetap keberatan dengan rencana itu, tetap menolak,” pungkasnya. (*)
