KATOE.ID– DPRD Kota Jambi bergerak cepat merespons polemik gangguan layanan perbankan yang diduga akibat insiden siber di Bank Jambi. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPRD menekankan pentingnya pemulihan sistem sebelum pencairan gaji ASN awal Maret.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa layanan perbankan harus segera kembali normal agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Layanan harus segera normal, terutama menjelang pencairan gaji ASN. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” ujarnya.
RDP digelar menyusul laporan hilangnya dana sejumlah nasabah yang diduga berkaitan dengan gangguan pada sistem digital, khususnya layanan mobile banking yang sempat dinonaktifkan.
Meski mengapresiasi langkah cepat Bank Jambi dan OJK dalam menangani persoalan tersebut, DPRD Kota Jambi memastikan akan terus mengawal proses penyelesaiannya hingga tuntas.
KFA menegaskan, selain pemulihan sistem, pihak bank juga harus memastikan pengembalian dana nasabah yang terdampak dilakukan secepat mungkin.
“Kami tidak ingin mendahului hasil audit forensik, tapi komitmen penggantian dana harus jelas dan segera direalisasikan,” tegasnya.
DPRD Kota Jambi juga menjadwalkan pemanggilan ulang manajemen bank guna memastikan progres penanganan berjalan sesuai komitmen.**
